Infrastruktur : Sinergikan USO dengan Internet Pedesaan

Infrastruktur : Sinergikan USO dengan Internet Pedesaan

Versi CetakTidak mudah membangun sarana untuk mencerdaskan masyarakat yang tinggal di kawasan yang jauh dari aktivitas ekonomi. Fasilitas koneksi internet menjadi sangat sulit dilakukan karena kebanyakan operator telekomunikasi lebih memilih daerah ekonomis untuk bisa mengembalikan modal yang telah ditanamkan.

Sementara upaya pemerintah mengalokasikan dana dari operator untuk membangun jaringan di pedesaan, yang dikenal dengan Universal Service Obligation (USO), juga tidak mulus menyusul kendala dalam proses tender. Sebuah keputusan dari pemerintah untuk membatalkan tender yang dianggap ”cacat” berbuntut pada penuntutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada pengadilan tingkat pertama ini, PTUN di Jakarta pada 22 Mei 2008 mengabulkan seluruh gugatan PT Asia Celullar Satelit (ACeS) terhadap panitia tender telepon pedesaan dalam program USO. Namun, meskipun majelis hakim sudah memerintahkan pencabutan surat pembatalan tender USO, keputusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyusul banding para tergugat pada 26 Mei 2008.

”Dengan adanya proses peradilan tata usaha negara ini, pemerintah sedang mengkaji langkah-langkah persiapan tender ulang, dengan tetap berpedoman Keppres No 80/2003, peraturan teknis bidang telekomunikasi, agar target yang telah ditetapkan dalam Perpres No 7/2005 tentang RPJM tetap bisa terpenuhi,” kata Menkominfo Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nuh menilai tertundanya tender USO yang telah dilaksanakan pada 2007 dengan menggunakan metode penilaian prakualifikasi dianggap gagal. Pelaksanaan tender itu hanya menyisakan satu peserta pelelangan sebagai calon pemenang dan selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran.

”Pada tahapan pembuktian kualifikasi inilah peserta itu tidak dapat memenuhi peraturan perundang-undangan, persyaratan, proses, dan prosedur pelelangan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat sehingga diputuskan pelaksanaan tender dianggap gagal,” katanya.

Melihat tertundanya upaya menyambungkan pedesaan dengan fasilitas telekomunikasi Depkominfo mengambil prakarsa untuk menyinergikan USO dengan akses internet bagi masyarakat pedesaan melalui program Community Access Point (CAP). Upaya mencerdaskan masyarakat pedesaan ini momentumnya sangat tepat, terutama berkaitan dengan informasi tentang kegiatan Pemilu 2009.

Sinergi dengan CAP diharapkan bisa menyediakan jaringan akses telekomunikasi yang sudah berbasis Internet Protocol (IP), di mana jaringan ini sudah merupakan jaringan masa depan (next generation network). Program CAP juga akan menjembatani pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menanggulangi kesenjangan digital dan terbukanya isolasi akses informasi masyarakat di daerah terpencil.

Depkominfo akan mengimplementasikan CAP, antara lain, dengan membangun Warung Masyarakat Informasi Indonesia (Warmasif) dengan tujuan, di antaranya, mengurangi kesenjangan akses masyarakat terhadap layanan informasi, pengetahuan, dan komunikasi serta meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Saat ini telah dibangun 63 Warmasif yang tersebar di berbagai kota.

Upaya lain

Dalam upaya mendorong pihak operator untuk melayani masyarakat pedesaan, berbagai upaya telah dilakukan, bersama program Indosat Cinta Indonesia mengembangkan energi alternatif untuk BTS di kaweasan terpencil dan kemudian melalui Telkomsel Merah. Pada acara Telkomsel, 26 Juni lalu, yang berlangsung di Pulau Balabalakan, Sulawesi Barat, itu Menkominfo dari Jakarta menyapa masyarakat terpencil melalui fasilitas video call Telkomsel.

”Ini merupakan upaya dalam mencoba memberikan fasilitas telekomunikasi kepada masyarakat pedesaan. Kalau USO masih terkendala, saya pikir melalui program ini sesungguhnya masyarakat di pedesaan sudah mulai menikmati apa yang mereka harapkan selama ini. Program ini bisa disinergikan dengan program USO,” katanya.

Dalam percakapan yang diawali dengan sapaan kepada Dirjen Postel dari Pulau Balabalakan yang berpenduduk hanya 60 keluarga itu, Nuh berdialog dengan Albar, Kepala Desa Balabalakan. ”Penduduk di pulau ini sudah sekitar 50 tahun lebih menunggu fasilitas komunikasi dan baru sekarang bisa tercapai,” kata Albar.

Sementara kepada Direktur Utama PT Telkomsel Kiskenda, Menkominfo mendukung terobosan yang dilakukan Telkomsel untuk menjangkau daerah-daerah terpencil sebagai bagian untuk menghubungkan Indonesia. ”Saya menyampaikan apresiasi terhadap terobosan ini dan harus terus disinergikan dengan upaya-upaya untuk membangun masyarakat informasi,” katanya.

Bahkan, Nuh mengulangi seperti apa yang disampaikan di hadapan anggota Komisi I DPR sebelumnya tentang rencana Depkominfo untuk mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif kepada para operator yang ingin membuka jaringan atau koneksi komunikasi di daerah-daerah terluar atau terpencil di Indonesia. (AWE)

Sumber: Kompas.com, Rabu, 16 Juli 2008